Update Nusantara – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menyampaikan pandangan menarik soal pendanaan partai politik. Dalam sebuah diskusi publik, Wamendagri mencontohkan praktik di beberapa negara Eropa, di mana pegawai atau staf partai politik digaji oleh negara.
Menurut Wamendagri, sistem tersebut sudah diterapkan di negara-negara seperti Swedia dan Jerman. Tujuannya adalah untuk menciptakan profesionalisme, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan partai politik. Ia menilai, praktik seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi sistem politik Indonesia ke depan.
“Di Swedia, anggota parlemennya bahkan tidak dapat tunjangan macam-macam. Mereka naik transportasi umum dan digaji rendah. Tapi staf-staf partai dibayar negara, supaya partainya berjalan profesional,” ujar Wamendagri dalam keterangannya, Senin (20/5/2025).
Sistem Pendanaan Partai Politik di Eropa
Beberapa negara Eropa memiliki sistem pendanaan politik yang transparan dan terstruktur. Di Swedia, anggota parlemen digaji sekitar 6.900 dolar AS per bulan, tanpa tunjangan mewah atau fasilitas kendaraan dinas. Mereka bahkan tinggal di apartemen sederhana di Stockholm.
Sementara di Jerman, pendanaan partai politik sebagian besar berasal dari negara, termasuk untuk membayar gaji pegawai dan operasional harian partai. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan pada sumbangan swasta dan mengurangi risiko korupsi.
Pendanaan Partai Politik di Indonesia
Di Indonesia, pendanaan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari negara. Bantuan dari APBN atau APBD diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh partai dalam pemilu. Namun, nilainya dinilai masih kecil dan belum cukup untuk mendanai kegiatan operasional secara menyeluruh.
Beberapa pakar menyarankan agar sistem pendanaan partai politik di Indonesia dievaluasi. Salah satu wacana adalah memperbesar dana bantuan negara dan mengatur mekanisme penggajian staf partai secara resmi.
“Kalau staf partai digaji negara, partai bisa lebih fokus pada kaderisasi dan pendidikan politik, bukan hanya soal logistik pemilu,” ujar pengamat politik dari UGM.
Butuh Kajian Serius
Meski wacana ini menarik, banyak pihak menyarankan agar ada kajian mendalam sebelum diterapkan. Indonesia memiliki konteks politik, budaya, dan regulasi yang berbeda dengan negara-negara Eropa.
Namun, langkah Wamendagri membuka diskusi publik dinilai positif. Hal ini menjadi awal yang baik untuk mendorong partai politik lebih profesional dan transparan di masa depan.
Referensi:
